|
REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB |
||
|
NO |
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
DOWNLOAD |
|
1 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
|
|
2 |
Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
|
|
3 |
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
|
|
4 |
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
|
|
5 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
|
|
6 |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
|
|
7 |
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
|
|
8 |
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|
|
9 |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik |
|
|
10 |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik |
|
|
11 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan |
|
|
12 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan |
|
