logo
sipp-payakumbuh radius biaya perkara fb payakumbuh email-payakumbuh Foto Album Video Album

PROSEDURBERPERKARA

  • Prosedur Cerai Talak

     PROSEDUR CERAI TALAK

    PROSEDUR

    1.

    Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami / kuasanya) :

     

    *

    Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

     

    *

    Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 143 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ). 

     

    *

    Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

    2.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah :

     

    *

    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Bila Termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ).

     

    *

    Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    3.

    Permohonan tersebut memuat :

     

    *

    Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

     

    *

    Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

     

    *

    Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarekan posita).

    4.

    Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    5.

    Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

    2.

    Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.

    3.

    Tahap persidangan; 

     

    *

    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ).

     

    *

    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg ).

    4.

    Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah;

     

    *

    Pemohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

    5.

    Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

     

    *

    Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

     

    *

    Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.

     

    *

    Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    6.

    Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    Sumber: Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Cerai Gugat

    PROSEDUR CERAI GUGAT

    PROSEDUR

    1.

    Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri / kuasanya) :

     

    *

    Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah ( pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

    2.

    Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah :

     

    *

    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Bila Penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    3.

    Gugatan tersebut memuat :

     

    *

    Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

     

    *

    Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

     

    *

    Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

    4.

    Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

    5.

    Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

    6.

    Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

    2.

    Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.

    3.

    Tahap persidangan;

     

    *

    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

     

    *

    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003).

     

    *

    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg). 

    4.

    Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah

     

    *

    Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

    5.

    Setelah putusan memperoleh kekuatan hokum tetap, maka panitera Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Gugatan Lainnya

    PROSEDUR GUGATAN LAINNYA

     

    PROSEDUR

    1.

    Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat (kuasanya):
    Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR 142 R.Bg).

    2.

    Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah :

     

    *

    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

     

    *

    Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

     

    *

    Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).

    3.

    Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

    4.

    Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

    2.

    Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.

    3.

    Tahap persidangan;

     

    *

    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

     

    *

    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003).

     

    *

    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg).

    4.

    Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah;

     

    *

    Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugst tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

    5.

    Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

    6.

    Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang memutus perkara tersebut.

     

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Voluntir

    PROSEDUR VOLUNTAIR (PERMOHONAN)

     

    PROSEDUR

    1.

    Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (142 R.Bg).

    2.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah :

     

    *

    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.

     

    *

    Khusus masalah Pengesahan Nikah, Permohonan diajukan di tempat pernikahan yang dilakukan, atau ditempat kediaman Pemohon.

    3.

    Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

    4.

    Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Pemohon atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

    2.

    Pemohon atau kuasnya dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.

    3.

    Tahap persidangan;

    4.

    Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah;

     

    *

    Permohonan dikabulkan, Apabila Pemohon tidak puas, dapat mengajukan Kasasi melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

     

    *

    Permohonan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

    5.

    Setelah Penetapan Berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta salinan Penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

     

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Pembayaran Biaya Perkara Via Bank

    Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank

     

    Pertama:

    Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

     

    Kedua:

    Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

     

    Ketiga:

    Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) atau Pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

    Catatan :

    • Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
    • Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
    • Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

     

    Keempat:
    Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

     

    Kelima :

    Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

     

    Ketujuh :

    Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

     

    Kedelapan :

    Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

     

    Kesembilan :

    Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan  Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

     

    Kesepuluh :

    Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

     

    Kesebelas :

    Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

     

    Keduabelas :

    Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

     

    Ketigabelas :

    Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

     

    PENDAFTARAN SELESAI

    Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

  • Prosedur Pengembalian Sisa Panjar

    SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

    Pertama :
    Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas  untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.

    Kedua :
    Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya. 
    Ketiga :
    Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat. 

    Catatan :
    Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan  kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani.

    Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :
    -    Lembar pertama untuk pemegang kas.
    -    Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat
    -    Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

    Keempat :
    Pemohon / Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas. 
    Kelima :
    Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. 

    Catatan :

    Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

    Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

     

  • Prosedur Berperkara Secara Prodeo

    PROSEDUR  DAN TATA CARA PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

    DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

     

    1.

    Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dan akan mengajukan perkara dapat mengajukan permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP). Dalam hal ini, negara menanggung biaya proses berperkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama.

    2.

    Selain perkara dalam bidang perkawinan, tergugat juga dapat mengajukan permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP) pada saat sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat.

    3.

    Pihak yang akan mengajukan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP) harus melampirkan asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah, atau fotokopi surat keterangan sosial lainnya  seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),  Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dibuat instansi pemerintah.

    4.

    Permohonan LPBP diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan secara tertulis  (mengisi formulir tersendiri) melalui petugas Meja I bersamaan dengan surat gugatan/permohonandengan melampirkan dokumen surat SKTM atau fotokopi bukti lainnya sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas.

    5.

    Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas, kemudian mendaftarkan perkara dengan  SKUM Nihil, dan selanjutnya berkas perkara diproses sesuai dengan Pola Bindalmin  sampai ke Panitera/Sekretaris.

    6.

    Panitera/Sekretaris setelah memeriksa berkas tersebut, memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran kepada Ketua Pengadilan.

    7.

    Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua atau Hakim Senior yang ditunjuk,  dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada   tanggal yang sama dengan diajukannya surat pemohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera/Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan.

    8.

    Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, salinan Penetapan LPBP diserahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

    9.

    Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat  Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara (sesuai besarnya panjar yang ditaksir oleh petugas meja I).

    10.

    Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya LPBP kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dengan bukti kwitansi, kemudian Kasir membukukan biaya terebut di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil.

    11.

    Dalam hal permohonan LPBP tidak dikabulkan karena tidak memenuhi syarat, maka Penggugat/Pemohon harus membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari berikutnya,  dan jika tidak dipenuhi oleh pemohon maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari register perkara.

    12.

    Apabila anggaran LPBP sudah habis, sedangkan permohonan LPBP telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap dapat diproses dengan beperkara secara cuma-Cuma (prodeo murni).

    13.

    Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP) dapat juga diajukan untuk berperkara pada tingkat banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali.

    Dasar Hukum: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

  • Prosedur Tingkat Banding

    PROSEDUR BANDING

    PROSEDUR

    1.

    Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu : 

     

    *

    14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dan hari pengucapan putusan, pengumuman/pembeitahuan putusan kepada yang yang berkepentingan; 

     

    *

    30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus pekara tingkat pertama (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). 

    2.

    Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

    3.

    Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

    4.

    Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

    5.

    Selambat-lambatnya 14(empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

    6.

    Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah propinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

    7.

    Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah propinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

    8.

    Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

    9.

    Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:

     

    a.

    Untuk perkara cerai talak :

     

     

    *

    Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

     

     

    *

    Memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

     

    b.

    Untuk perkara cerai gugat :

     

     

    *

    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. 

    2.

    Ketua Pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah propinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.

    3.

    Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.

    4.

    Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. 

    5.

    Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.

    6.

    Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding. 

    7.

    Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

     

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Tingkat Kasasi

    PROSEDUR KASASI

    PROSEDUR 

    1.

    Mengajukan permohonan kasasi secara tertuis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/ putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah propinsi diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 

    2.

    Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

    3.

    Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

    4.

    Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

    5.

    Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

    6.

    Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

    7.

    Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

    8.

    Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak. 

    9.

    Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:

     

    a.

    Untuk perkara cerai talak : 

     

     

    *

    Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

     

     

    *

    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

     

    b.

    Untuk perkara cerai gugat :

     

     

    *

    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. 

     

    PENYELESAIAN PERKARA 

    1.

    Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

    2.

    Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. 

    3.

    Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi. 

    4.

    Penyerahan berkas perkara oleh Asisten Koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. 

    5.

    Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

    6.

    Majelis Hakim Agung memutus perkara. 

    7.

    Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

     

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Peninjauan Kembali

    PENINJAUAN KEMBALI

     

    PROSEDUR

    1.

    Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah. 

    2.

    Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/ bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

    3.

    Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

    4.

    Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

    5.

    Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.

    6.

    Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. 

    7.

    Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah. 

    8.

    Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. 

    9.

    Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:

     

    a.

    Untuk perkara cerai talak: 

     

     

    *

    Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon; 

     

     

    *

    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

     

    b.

    Untuk perkara cerai gugat:  

     

     

    *

    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

     

    PENYELESAIAN PERKARA

    1.

    Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.

    2.

    Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.

    3.

    Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. 

    4.

    Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut. 

    5.

    Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat. 

    6.

    Majelis Hakim Agung memutus perkara. 

    7.

    Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

     

    Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

    Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

     

    1. Tahap Pra Mediasi

    1.

    Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

    2.

    Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.

    3.

    Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

    4.

    Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.

    5.

    Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

     


    1. Tahap Proses Mediasi.

    1.

    Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

    2.

    Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

    3.

    Mediator wajib memperseiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

    4.

    Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan Kaukus.

    5.

    Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

     


    1. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

    1.

    Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

    2.

    Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

    3.

    Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

    4.

    Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.

    5.

    Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

     

    1. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

    1.

    Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

    2.

    Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.

    3.

    Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

     

    1. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

    1.

    Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.

    2.

    Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

     

    1. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

    1.

    Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

    2.

    Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

    3.

    Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

    4.

    Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian.

    5.

    Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat  lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.