logo
sipp-payakumbuh radius biaya perkara fb payakumbuh email-payakumbuh Foto Album Video Album

Pos Bantuan Hukum

Apr2016

Kategori : Informasi Publik
Post By Admin Update : 04 - Apr - 2016

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sempat berhenti melaksanakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (tidak mampu). Kegamangan bertindak disebabkan ketentuan yuridis yang mengatur pemberian bantuan hukum di bawah rezim Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Bahkan Mahkamah Agung –melalui Kepala Biro Perencanaan, dalam suatu kesempatan menyatakan tahun 2013 merupakan periode musibah bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

Terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 faktanya menghambat langkah pengadilan dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Aturan yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan hukum harus berdasarkan rejim UU No.16 Tahun 2011 dan dilaksanakan oleh Pemerintah (cq Kementrian Hukum dan HAM). Akibatnya, pada 2013 Pengadilan tidak dapat menganggarkan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sebelumnya telah berjalan dengan baik berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-undang juga mengharuskan Pengadilan mampu membentuk pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyediaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini disandarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Noor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Maka untuk tetap dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut Mahkamah Agung telah mengesahkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang disahkan pada 9 Januari 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2011.

Era Baru

Perma yang prosesnya dimulai pada kuartal akhir 2013 mengatur beberapa hal penting untuk memastikan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ada beberapa materi penting yang diatur dalam Perma yang sejatinya merupakan terobosan dalam menyikapi peraturan yang berlaku terkait pemberian bantuan hukum.

Pertama perihal pembebasan biaya perkara. Program pembebasan biaya dimaksudkan sebagai pengganti prodeo yang sebelumnya diatur dalam SEMA 10 Tahun 2010. Karena merupakan bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan. pelayanan pembebasan biaya perkara adalah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

Kedua adalah terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai
daftar advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma apabila diperlukan pendampingan litigasi. Pengadilan tidak membayar layanan advis dan konsultasi hukum dari OBH, karena beban pembiayaan tersebut ada pada  Kemenkumham.

Ketiga adalah tentang sidang di luar gedung pengadilan. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan zitting plaatz. Sidang di luar gedung pengadilan dapat mengikutsertakan petugas posbakum. Serta sangat dimungkinkan pelayanan satu atap dan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana.

Perma Menggantikan SEMA

Dengan keberlakuan Perma No.1 Tahun 2014 ini maka SEMA No.10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku. Titik penting lainnya adalah penggantian kebijakan Surat Edaran dengan Peraturan. Hal ini tidak lain karena ada kebutuhan mengikat pihak luar pengadilan khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Perma yang harus ditindaklanjuti dalam level kebijakan teknis pada setiap Ditjen Badan Peradilan ini, sangat diharapkan dapat segera dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penundaan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berurusan dengan proses peradilan. Maka terbukalah era baru pemberian layanan hukum di pengadilan.



Posbakum Di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Sejak tahun 2015 sampai dengan saa ini (2016) Pos Bantuan Hukum telah berlaku dan berjalan di Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk itu bagi Saudara yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Payakumbuh sudah dapat menggunakan fasilitas ini.
untuk lebih jelasnya tata cara Posbakum , saudara dapat mendownload Peraturan dibawah ini :

Download Peraturan : Perma No. 1 Tahun 2014 dan Petunjuk Teknisnya
Silahkan dibaca dan dipelajari. Kami tunggu di Pengadilan Agama Payakumbuh.